Rencana Pembangunan Desa

Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72/2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

Terdapat dua dokumen rencana desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kedua dokumen ini –RKP Desa dan APB Desa- merupakan hasil (output) dari musrenbang tahunan.
Apa yang dipaparkan sebagai proses dan metodologi perencanaan desa di dalam buku ini, dikembangkan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku, referensi
metodologi perencanaan partisipatif, dan juga praktek-praktek di lapangan. Di lapangan, terdapat variasi proses, metode/teknik yang digunakan, dan juga teknik penulisan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa. Hal ini terjadi karena selalu ada upaya penyesuaian-penyesuaian di setiap lokasi. Artinya, perbedaan-perbedaan tersebut adalah hal wajar dan menjadi kekayaan inovatif bila ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan manfaat. Jangan sampai musrenbang diotak-atik untuk mencari jalan pintas dan sekedar mencari gampangnya. (*)

Kelurahan Benteng Galakkan Kebersihan Lingkungan Untuk Mendukung Selayar Kabupaten Sehat

Program unggulan yang sudah menjadi agenda dua tahunan Departemen Kesehatan, Program Kabupaten/ Kota Sehat. Program ini mencoba, mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat Kabupaten/kota (dengan peran aktif masyarakat), sehingga dapat sinkron dan menjelma menjadi daya ungkit besar terhadap kriteria Sehat pada segala sektor dan bidang. Dan dari sinilah muncul ide bahwa untuk mencapai kabupaten yang sehat maka perlu dibentuk Forum komunikasi yang levelnya mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota samapai ke level Forum komunikasi tingkat Kelurahan dan Desa.

Hal ini bertujuan agar tercapai kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya, serta dapat terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktifitas perekonomian masyarakat dan juga terbentuknya Forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antara masyarakat, aparat TNI pemerintah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik. disamping itu juga terselenggaranya upaya peningkatan kualitas Lingkungan Fisik, Sosial dan Budaya serta prilaku dan Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan secara Adil, Merata dan Terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya Kabupaten Kepulauan Selayar secara mandiri.

(Sumber : http://kelurahanbenteng.blogspot.com/2011/04/kept-health.html)